HGB di atas HPL adalah hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah Hak Pengelolaan milik negara, pemerintah daerah, atau BUMN/BUMD. Menurut PP 18/2021, jangka waktunya 30 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun dan diperbarui 30 tahun. Namun perpanjangan, peralihan, dan pembebanan hak tanggungannya memerlukan persetujuan atau rekomendasi pemegang HPL.

Banyak apartemen, ruko, dan gedung komersial di kota besar berdiri di atas tanah yang tidak sepenuhnya dimiliki pengembang. Di sertifikatnya tertulis hak guna bangunan (HGB), tetapi HGB itu menumpang di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik pihak lain, sering kali instansi pemerintah atau badan usaha milik negara/daerah.

Status ini sah dan umum, tetapi punya konsekuensi yang berbeda dari HGB biasa. Artikel ini merangkum aturannya langsung dari PP Nomor 18 Tahun 2021, lalu menjelaskan apa yang perlu dicek pembeli di Jakarta.

Apa itu HPL dan HGB di atas HPL?

PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mendefinisikan Hak Pengelolaan (HPL) sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL. Pemegangnya antara lain instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, badan hukum milik negara/daerah, Badan Bank Tanah, atau badan hukum yang ditunjuk pemerintah pusat.

Pemegang HPL boleh memakai sendiri tanahnya atau bekerja sama dengan pihak lain, misalnya pengembang. Kerja sama itu dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan tanah. Atas dasar perjanjian tersebut, pihak lain bisa diberi hak atas tanah di atas HPL, misalnya HGB. Itulah yang disebut HGB di atas HPL.

Dua hal penting dari PP 18/2021: HPL sendiri tidak bisa dijaminkan dengan hak tanggungan dan tidak bisa dialihkan. Sebaliknya, HGB di atas HPL bisa dijaminkan, dialihkan, atau dilepaskan, dengan syarat yang dibahas di bawah.

Berapa lama jangka waktu HGB di atas HPL?

Menurut Pasal 37 PP 18/2021, HGB di atas tanah negara dan di atas HPL diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat diperbarui paling lama 30 tahun. Setelah seluruh jangka waktu itu berakhir, tanahnya kembali menjadi tanah HPL.

Aspek HGB di atas tanah negara HGB di atas HPL
Jangka waktu 30 + 20 + 30 tahun 30 + 20 + 30 tahun
Pemberian hak Keputusan Menteri ATR/BPN Keputusan Menteri berdasarkan persetujuan pemegang HPL
Perpanjangan/pembaruan Permohonan pemegang hak dengan syarat Syarat yang sama, ditambah persetujuan pemegang HPL
Setelah hak berakhir Kembali menjadi tanah negara Kembali menjadi tanah HPL
Jaminan, peralihan, pelepasan Sesuai ketentuan umum Memerlukan rekomendasi pemegang HPL dan dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah

Khusus satuan rumah susun di atas HGB di atas HPL, Pasal 41 PP 18/2021 menyebut perpanjangan dan pembaruan hak dapat diberikan setelah gedung mendapat sertifikat laik fungsi (SLF), dan apabila tanahnya sudah digunakan sesuai tujuan pemberian haknya.

Risiko HGB di atas HPL bagi pembeli apartemen dan ruko

1. Perpanjangan bergantung pada pemegang HPL. Ketika HGB habis, pemilik tidak cukup hanya mengajukan permohonan ke BPN. Persetujuan pemegang HPL juga diperlukan. Jika persetujuan tidak keluar, tanahnya kembali ke pemegang HPL.

2. Ada kemungkinan tarif atau uang wajib tahunan. PP 18/2021 memberi pemegang HPL kewenangan menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan sesuai perjanjian. Biaya ini bisa muncul saat perpanjangan atau sepanjang masa pemanfaatan.

3. KPR dan jual kembali butuh langkah tambahan. Setiap perbuatan hukum, termasuk menjaminkan hak dengan hak tanggungan, memerlukan rekomendasi pemegang HPL. Proses KPA atau KPR, dan penjualan kembali unit, bisa memakan waktu lebih lama.

4. Nasib bangunan setelah hak berakhir diatur perjanjian. Perjanjian pemanfaatan tanah wajib memuat ketentuan kepemilikan tanah dan bangunan setelah hak atas tanah berakhir. Pembeli unit jarang membaca dokumen ini, padahal isinya krusial.

Contoh di Jakarta: sengketa Hotel Sultan di kawasan GBK

Kasus paling dikenal adalah lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno. Menurut siaran pers Kementerian Sekretariat Negara (4 Oktober 2023), HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora atas nama PT Indobuildco berakhir pada 3 Maret dan 3 April 2023. Kedua HGB itu berada di atas HPL No. 1/Gelora yang dipegang Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelolaan Komplek GBK. Pemerintah kemudian melakukan pengosongan dalam rangka penyelamatan aset negara.

Sengketanya berlanjut ke pengadilan. Pemberitaan Bisnis.com (29 November 2025) menyebut PN Jakarta Pusat menolak gugatan Indobuildco, dan pihak Indobuildco kemudian mengajukan banding. Pelajarannya untuk pembeli properti: pada HGB di atas HPL, berakhirnya jangka waktu hak bisa berujung pada kembalinya tanah ke pemegang HPL jika perpanjangan tidak disepakati.

Di Jakarta, Pemprov DKI juga memegang HPL atas sejumlah lahan. Kepgub DKI 450/2026 bahkan memberi pengurangan BPHTB 50% untuk perolehan hak baru di atas HPL atas nama Pemprov DKI Jakarta.

Cara mengecek status HGB di atas HPL sebelum membeli

  1. Baca sertifikatnya. Pada sertifikat HGB atau SHM Sarusun biasanya tercantum asal haknya, termasuk nomor HPL bila ada. Penjelasan dasar sertifikat apartemen ada di artikel SHM Sarusun apartemen.
  2. Hitung sisa umur hak. Cek tanggal berakhirnya HGB. Unit dengan sisa hak pendek berisiko lebih tinggi bagi pembeli maupun bank.
  3. Minta ringkasan perjanjian pemanfaatan tanah. Tanyakan ke pengembang atau pengelola: syarat perpanjangan, biaya atau tarif, dan ketentuan setelah hak berakhir.
  4. Tanyakan ke bank sejak awal apakah unit di atas HPL di proyek itu sudah pernah dibiayai KPA dan berapa lama proses rekomendasinya.
  5. Cek riwayat sengketa lahan dengan langkah di artikel cara cek sengketa tanah.

Perbedaan HGB dengan SHM secara umum, serta HGB atas nama pengembang dan perorangan, sudah kami bahas di artikel SHM vs HGB dan HGB developer vs HGB perorangan.

Pertanyaan Umum tentang HGB di atas HPL

Apa itu HGB di atas HPL?

HGB di atas HPL adalah hak guna bangunan yang diberikan kepada pihak lain, misalnya pengembang atau pembeli, di atas tanah Hak Pengelolaan milik instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, atau badan lain yang ditunjuk. Dasarnya adalah perjanjian pemanfaatan tanah dengan pemegang HPL, sesuai PP 18/2021.

Berapa lama jangka waktu HGB di atas HPL?

Menurut Pasal 37 PP 18/2021, paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan diperbarui paling lama 30 tahun. Perpanjangan dan pembaruan memerlukan persetujuan pemegang HPL. Setelah seluruh jangka waktu berakhir, tanahnya kembali menjadi tanah HPL.

Apakah apartemen HGB di atas HPL bisa di-KPR-kan?

Bisa. PP 18/2021 membolehkan hak atas tanah di atas HPL dibebani hak tanggungan, tetapi setiap perbuatan hukum, termasuk penjaminan, memerlukan rekomendasi pemegang HPL dan harus dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah. Tanyakan ke bank sejak awal karena prosesnya bisa lebih lama.

Apa risiko terbesar membeli properti HGB di atas HPL?

Risiko terbesar ada saat hak berakhir. Perpanjangan bergantung pada persetujuan pemegang HPL, dan bisa ada tarif atau uang wajib tahunan sesuai perjanjian. Kasus HGB Hotel Sultan di atas HPL GBK yang berakhir pada 2023 menunjukkan tanah bisa kembali ke pemegang HPL jika perpanjangan tidak disepakati.

Bagaimana cara tahu sebuah apartemen berdiri di atas HPL?

Periksa sertifikat HGB induk atau SHM Sarusun, yang biasanya mencantumkan asal haknya, termasuk nomor HPL bila ada. Minta juga informasi perjanjian pemanfaatan tanah dari pengembang, dan cek data sertifikat ke Kantor Pertanahan sebelum membayar tanda jadi.